Male Mentari

02/04/2026

lebih baik MBG dihentikan. lebih baik relawan jadi pengangguran. daripada korupsi anggaran. lebih baik dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru

🗣️ mereka semakin berani 🥵

: " Yang hujat MBG adalah orang yg iri dengki sama kerjaan kita para RELAWAN, anda belum tau aja rasanya para Relawan kerja dari malam sampai subuh,kami jarang tidur,agar anak-anak kalian bisa makan enak.
Anda cuma bayangkan pas kami gajian aja, memang kalau orang dengki tidak bisa di obati, hidup MBG sampai kiamat program ini harus tetap berjalan " 💪🏼💪🏼☺️☺️

02/04/2026

lebih baik MBG dihentikan. lebih baik relawan jadi pengangguran. daripada korupsi anggaran. lebih baik dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru

Security MBG.!!
Keputusan untuk menghentikan program MBG pasti akan berdampak pada ribuan karyawan yang bekerja di program tersebut. Mereka berharap program ini terus berlanjut demi kebutuhan keluarga mereka.

Namun, perlu diingat bahwa keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan program MBG harus berdasarkan pada evaluasi vang objektif dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Jika program MBG efektif dan bermanfaat. maka harus dipertahankan. Tapi jika tidak, maka perlu ada alternatif yang lebih baik.

Karyawan MBG juga harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencari peluang kerja lain jika program MBG tidak berlanjut. Empati dan kepedulian terhadap nasib mereka sangat penting.

Sumber: Media Sosial

02/04/2026

lebih baik MBG dihentikan. lebih baik relawan jadi pengangguran. daripada korupsi anggaran. lebih baik dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru

Hendrik Irawan: "Hei Para Netizen Puas Kan Kalian Sekarang Dapur Sppg Kami Ditutup, Tapi Perlu Anda Ketahui Di Dapur Itu Ada Sekitar 150 Pegawai Yang Ikut Terdampak Kehilangan Pekerjaan Akibat Hujatan Kalian, Sekarang Apakah Kalian Mau Tanggung Jawab?

02/04/2026

lebih baik MBG dihentikan. lebih baik relawan jadi pengangguran. daripada korupsi anggaran. lebih baik dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme gotong royong atau urunan sebagai bentuk partisipasi publik.

Menurut Sultan, keberlanjutan program berskala nasional seperti MBG berpotensi menghadapi tantangan jika hanya bertumpu pada pembiayaan negara.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada strategi alternatif untuk memperkuat sumber pendanaan.

“Program sebesar ini akan menghadapi tantangan keberlanjutan jika hanya mengandalkan APBN. Kita punya budaya gotong royong yang kuat, itu bisa menjadi kekuatan tambahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, karakter masyarakat Indonesia yang dikenal dermawan dan terbiasa berkontribusi dalam kegiatan sosial dapat menjadi modal besar untuk mendukung implementasi program tersebut.

“Budaya urunan sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial kita. Potensi ini bisa dioptimalkan agar masyarakat turut merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program,” kata Sultan.

Selain mendorong partisipasi domestik, Sultan juga mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah duta besar negara sahabat.

Langkah tersebut bertujuan membuka peluang dukungan internasional, baik dalam bentuk kerja sama teknis maupun kontribusi pendanaan.

Dengan adanya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional—Sultan berharap Program MBG dapat berjalan lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Meski demikian, wacana ini juga memunculkan diskusi publik mengenai batas peran negara dan masyarakat dalam pembiayaan program sosial.

Transparansi dan tata kelola yang jelas dinilai menjadi kunci agar partisipasi publik dapat berjalan efektif dan akuntabel. Sekarang gimana menurut kalian semua?

02/04/2026

lebih baik MBG dihentikan. lebih baik relawan jadi pengangguran. daripada korupsi anggaran. lebih baik dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru

Dapur MBG seharusnya menjadi ruang kerja sunyi yang penuh tanggung jawab, bukan ruang pencitraan. Ketika yang ditonjolkan justru konten, joget, dan sensasi, maka yang terancam bukan hanya citra program, tetapi esensi dari pemenuhan gizi itu sendiri.

Masalahnya bukan pada pegawai yang sesekali tersenyum di depan kamera, melainkan pada ketiadaan batas yang tegas antara kerja pelayanan publik dan panggung media sosial. Program gizi tidak diukur dari seberapa viral dapurnya, tapi dari seberapa konsisten, bersih, dan adil distribusinya.

Transparansi tidak berarti pamer.
Akuntabilitas tidak berarti hiburan.

Ketika dapur ditutup karena satu kegaduhan, yang terdampak bukan pembuat konten, melainkan anak-anak yang kehilangan hak makannya dan pekerja kecil yang kehilangan penghasilan. Ini menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan dan komunikasi di tingkat pelaksana.

MBG butuh:
• SOP yang jelas soal etika publik,
• edukasi bagi mitra tentang posisi mereka sebagai pelayan, bukan figur publik,
• dan perlindungan bagi pekerja dapur agar tidak ikut jadi korban kesalahan segelintir orang.

Karena dapur MBG bukan milik individu.
Ia milik anak-anak, milik rakyat, dan milik masa depan.

02/04/2026

lebih baik MBG dihentikan. lebih baik relawan jadi pengangguran. daripada korupsi anggaran. lebih baik dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bergantung pada APBN, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui mekanisme gotong royong.

Menurutnya, program berskala nasional seperti ini berpotensi menghadapi tantangan keberlanjutan jika hanya ditopang oleh anggaran negara, sehingga perlu sumber pendanaan alternatif yang lebih kolaboratif.

Ia menilai budaya urunan yang sudah melekat di masyarakat Indonesia bisa menjadi kekuatan tambahan, bahkan membuka peluang dukungan dari pihak internasional melalui kerja sama lintas negara.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra global, program ini diharapkan lebih berkelanjutan dan inklusif. Meski begitu, wacana ini juga memicu diskusi publik terkait batas tanggung jawab negara, sehingga transparansi dan tata kelola yang jelas menjadi kunci agar partisipasi publik tetap efektif dan akuntabel.

[Fajar]

25/10/2025